Ilusi Pemberantasan Mafia Hukum dan Korupsi

Rasio keyakinan timbul dari kepercayaan. Kepercayaan adalah timbul dari kemudahan, ketepatan yang anti kelicikan. Artinya, guru harus bisa menjadi guru dalam bukti mendidik. Ualam atau sesepuh harus bisa menjadi sesepuh yang pantas diteladani, dalam bukti menasehati. Pemimpin harus bisa memimpin, dalam bukti mengayomi dan mensejahterakan rakyat se-negaranya.

Dalam sucinya hayat penulis, pemberantasan mafia hukum dan korupsi adalah hanya sensasi dan ilusi.

Mungkin pernyataan atau cara pandang ini adalah sesuatu yang mengejutkan, membingungkan, dan bahkan bisa pula disebut kontroversial bagi sebagian atau bahkan kebanyakan pihak yang sedang menderu debu dalam langkah-langkah pemberantasan segala mafia hukum dan korupsi.

Mengejutkan? Ya, mengejutkan bagi kaum yang sedang terangan-angan panjang oleh gagahnya kewenangan untuk bisa melakukan pemberantasan mafia hukum dan korupsi. Namun, bagi pandangan suci, hal tersebut dipastikan tidak mungkin bisa sampai mati. Mungkin kilah ucapan atau segi pandangan lain akan bisa berdalih, setidaknya sistem pemberantasan itu akan mengurangi. Namun kenyataanya, pastilah akan lebih menjadi-jadi. Hanya saja sistemnya yang diganti dalam menjalani mafia dan korupsi, dengan cara lebih berhati-hati atau merapihkan posisi.

Menurut ukuran dan kehendak Tuhan, jelas sangat jauh dengan menurut ukuran dan kehendak manusia. Apalagi bila dibandingkan dengan ukuran dan kehendak manusia yang kurang komplit akal budi dan perasaan dalam hayat yang disertai hajat suci sesuai nurani. Misalnya: maling menurut manusia yang kurang komplit dalam menggunakan energi akal budi, jelas dicari, dikejar, ditangkap seperti ikan, lalu bahkan dipukuli dan dibawa kantor polisi untuk diadili dan kalau perlu dihukum mati.

Namun, bagi manusia yang komplit dalam menggunakan energi akal dan budi, maling itu cukup dinasehati sebab musababnya kenapa bisa mencuri, lalu dicarikan solusi, dan barulah apabila mengulang kembali bisa diberi sanksi. Mengapa? Sebab, menurut ukuran manusia yang telah komplit menggunakan akal budinya, maling itu belum tentu maling (watak maling). Bisa jadi dia melakukan karena saking kepepetnya (terlalu tertekan dan terhimpit keadaan). Atau, bisa jadi ia mencuri dengan niat menolong yang lain, atau bisa jadi dia berniat mengasih nasehat dengan cara mencuri, dan sebagainya.

Selebih dari itu, bagi kaum yang telah komplit dalam menggunakan akal budinya, beliau telah yakin bahwasanya maling itu juga manusia yang ada pada Nur Illahinya. Dengan demikian, kaum seperti itu telah yakin bahwa maling itu hanya sebuah prosesi kodrat. Artinya, maling itu tidak mungkin selamanya hidup menjadi maling. Dan pada saatnya pasti akan menyadari dan berhenti jadi maling. Lalu ia bisa dijadikan media perantara untuk mencari para maling agar semua para maling berhenti jadi maling. Langkah ini bisa diterapkan asal pemerintahan dalam sebuah negara benar-benar memikirkan solusi penghidupan dan kesejahteraan jiwa manusia (rakyatnya).

Langkah-langkah sensasional tentu bisa dipastikan hasilnya akan ilusional. Sebab, sensasional jelas tidak diperlukan dalam penataan sebuah negara, kecuali hanya mengoyak-oyak dan sifatnya hanya musiman saja. Karena, sensasional jelas tidak dilandasi ketulusan, sedangkan yang diperlukan dan dinanti-nanti oleh negara adalah ketulusan. Ya..! sosok-sosok pemimpin yang tulus dan ikhlas dalam wujud bukti mengabdikan diri yang murni kepada negeri.

Namun, bagaimana akan murni apabila masih menerima dan bahkan berlomba-lomba dalam membesarkan gaji, dan dipastikan walaupun sedikit tetap korupsi. Belum jelas dan leluasanya definisi mafia dan korupsi juga merupakan kegalauan dan kekacauan dalam sensasi pemberantasan ini. Dalam arti luasnya, mafia dan korupsi juga bisa diartikan kepada mafia waktu atau korupsi waktu dalam jam kerja, dalam pengabdiannya. Dan, pada hal ini, semua aparat dipastikan korupsi, walau pun sedetik. Intinya, semua orang jelas mengalami korupsi. Mungkinkah akan diberantas?

Negeri ini memerlukan ketulus-ikhlasan, bukan pemberantasan yang ilusional. Ketulusan rakyat dan pejabatnya adalah fundamental kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Ketulusan dalam apa? Yaitu ketulusan dalam mengabdikan atau berjuan demi negara. Apa itu mengabdi dan berjuang? Mengabdi adalah berlomba-lomba dalam memberikan kebajikan. Apa kebajikan itu? kebajikan adalah sesuatu yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang tanpa pandangan perilakunya, atau pandangan iman dan takwanya.

Apakah masyarakat dan pejabat sekarang tidak tulus? Ya..! banyak yang sangat tidak tulus, sebagiannya setengah tulus, sebagiannya munafik, dan sebagiannya lagi masa bodoh, serta ada yang putus asa hingga yang paling parah adalah frustasi. Hal ini bisa dilihat dan dirasakan dengan maraknya perubahan sikap dan sifat bangsa, yang mengarah pada sistem individualisme, kapitalisme, imperialisme, dan oral moralisme (teori) belaka.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Pepatah tersebut kurang lebih artinya: di mana manusia dilahirkan dan bertempat tinggal, di situlah wajib mengharumkan nama wilayahnya. Rasanya pepatah ini memang sangat tepat untuk memprakarsai pulihnya kembali rasa nasionalisme Indonesia yang tulus dalam pengabdiannya.

Janganlah bangsa ini bertanya yang telah diberikan oleh negara kepada rakyat dan pejabatnya

, tetapi tanyalah apa yang telah diberikan rakyat dan pejabat kepada negaranya.

Dalam hal yang demikian, memang Indonesia masih teramat pincang, atau setidaknya sedang sangat nampak dalam kesemrawutan. Dalam yang saya rasakan dan sesuai kenyataan di Indonesia saat ini adalah pejabat dan pegawai dipastikan dalam menerima gaji, sementara masyarakat selalu digali dalam ekonomi yang dipastikan pula wajib setor uang murni, tanpa diberikan kepastian sumber pendapatan uang atau diberi solusi keuangan yang pasti. Artinya, tidak ada rakyat yang difasilitasi sumber ekonomi, baik berupa ternak atau kebun atau sawah yang sah atas nama negara yang dikelola untuk rakyatnya.

Dengan tidak ada solusi yang demikian, tentulah ketimpangan uang selalu berkepanjangan. Ketimpangan yang berkepanjangan tentu akan berdampak frustasi masal. Dan bilamana bangsa ini sudah jujur dalam merasakan, sesungguhnya rakyat Indonesia saat ini adalah dalam sudut frustasi. Artinya, sudah tidak perlu lagi gambar-gambar dan tulisan wacana atau orientasi negeri, tetapi lebih cenderung minta bukti bakti para pejabat negeri ini yang jauh dari sekedar orasi apalagi sensasi.

Bukti?! Ya, bukti..! rakyat Indonesia saat ini  sedang sangat memerlukan bukti pemimpin yang betul-betul bisa dalam mengayomi dan mensejahterakannya. Sedangkan dalam bisa membuktikan adalah hanya dengan ketulus-ikhlasan yang jelas harus anti keserakahan atau penumpukan harta pribadi dan keluarga yang lebih dari sekedar kecukupan.

Bila hal tersebut terlaksana, ini adalah bukti dari pernyataan sumpah abdi negara yang tanpa pura-pura atau rekayasa, namun terbukti nyata dalam kata tegasnya. Buat apa pejabat negara itu menerima gaji apabila segala sesuatunya di tanggung oleh negara? Di mana bukti pengabdian dan perjuangannya? Pasalnya, adakah dan pantaskah predikat pejuang mau menerima kepastian bayaran dalam setiap bulannya? Apalagi dalam posisi negara yang sedang dilanda multi krisis dan terlilit hutang yang melebihi jangkauan atau kapasitas sumber daya manusia dan bahkan sumber daya alamnya.

Bersambung..... (baca selanjutnya)

Penulis: Sidik Purnama Negara, telah dibukukan dalam “Negara Pecah Matrix”, Bab IV.