ILUSI POLITIK DALAM INDONESIA

Catatan penjelasan tentang ilusi politik terambil dari karya kami yang pernah terpublikasikan secara nasional melalui buku Negara Pecah Matrix.

Ho...ng Wilaheng Jati Nuhoni Hajat-Hajate Leluhur Nusantara,

Tabe – Tabe Uluk Salam Mulya

*Ho...ng (Maksudnya, pelafalan pada huruf vokal O dibaca panjang)

Ke mana ingatanmu di kala engkau lelap tertidur? Dimana ingatanmu dikala engkau masih bayi? Hingga kemudian perlahan-lahan engkau bisa menyadari dan sebagainya mengingat kejadian-kejadian dalam kehidupanmu? Namun, mengapa kebanyakan orang itu tidak mau itu dan padahal dia itu tahu tentang hal itu?

Pagar batas kehidupan manusia sesungguhnya adalah kelahiran dan kematian, sempurnanya karena pikiran dan ingatan serta kesadaran (insaf). Akan dibawa ke mana pikiran dan ingatan serta kesadaran kita? Bagi kaum yang mengetahui pastilah akan dibawa ke arah dan kedudukan iman dan takwa kepada penguasa alam semesta (Tuhan). Namun, bagi yang setengah-setengah tentu akan dibawa ke politik demi mencapai apa yang dikehendaki nafsu pikirannya.

Sesungguhnya gardu utama politik adalah nafsu dan pikiran manusia. Lalu apa sesungguhnya politik? Politik adalah tata cara manusia mencapai tujuannya. Namun, kemudian biasanya dialih-fungsikan menjadi tidak bertata cara meninggalkan tata cara dan mengesahkan segala cara demi mencapai tujuannya.

Dalam yang demikian politik jelaslah halus namun kotor. Karena kotor, tentu akan mengotori. Artinya, politik dalam posisi merdekanya sebuah negara, jelas hanya akan mengotori kebijakan negara.

Berbicara politik, rasanya Indonesia ini belum pernah berpolitik sehat atau belum pernah merasakan sehatnya politik, kecuali pada masa mengusir penjajahan. Dan pada masa itu lebih bisa dibilang politik tapi taktik. Namun, keresahan dan kerusuhan Indonesia yang ditimbulkan karena politik baik dari dalam maupun dari luar negeri justru sering terjadi. Ingat dan lihatlah itu, peristiwa G30 S PKI, dan 27 Juli (peralihan PDI Suryadi ke Megawati), serta masih banyak sekali contoh-contoh kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Menjamur dan suburnya politik di Indonesia yang terkonotasi dalam gardu-gardu politik adalah beban anggaran dan beban moral seluruh anak bangsa yang mengarah kepada perselisihan paham dan mengancam disintegrasi bangsa. Ini adalah fakta!

Mengapa Indonesia masih berbasis politik? Padahal kita pasti tahu bahwasanya politik itu adalah kejam dan kotor, walaupun nampaknya halus. Apakah kita akan lebih senang apabila putra-putri Indonesia lebih banyak yang berjatuhan akibat politik? Berapa banyak putra-putri Indonesia yang bangkrut lantaran gagal dalam pencalonan dewan? Berapa banyak korban dalam pencalonan bupati, walikota, dan gubernur di Indonesia? Berapa banyak yang mati terkapar di jalan akibat kampanye partai atau pencalonan yang ditimbulkan dari politik? Siapa yang bertanggung jawab? Menurut penulis, semua ini adalah korban dari ilusi politik.

Ilusi politik yang termaksud oleh penulis dalam pada ini adalah tertipunya rasa anak Indonesia dalam ambisi mencapai kewenangan dan kekuasaan dengan mengesahkan segala cara dengan janji-janji adalah senjata politik.

Tidak ada politik yang tanpa janji. Tidak aada kaum politik yang tidak mengamini permintaan kaum yang akan dipolitiki. Ya, sebelum kaum politikus tercapai tujuannya, janji seperti apapun pasti akan dilakoninya. Namun, apabila tujuan politik itu sudah tepenuhi, biasanya janji itu tinggalah janji.

Politik tidak lebih dari sebuah topeng atau kedok, yang jelas tidak menampakkan keaslian jiwa manusia. Karena bukan keaslian jiwa manusia, maka nurani pun jelas tidak ada, kecuali lipstik belaka. Apakah kita masih mau berpolitik? Apabila masih berpolitik, berarti kita masih berjiwa kotor.

Pada kata tegasnya, kita harus berani berkata bahwa sesungguhnya Indonesia bukan keturunan kaum politik! Namun, dipastikan keturunan kaum yang berketuhanan dan berkeadaban, serta berprikemanusiaan.

Dalam toleransi permakluman garis Bhinneka Tunggal Ika yang walupun tanpa doktrin atau aturan tertulis yang ada, namun sudah tumbuh subur dengan sendirinya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sejarah pertengkaran atau bahkan peperangan antara bangsa asli Indonesia dan bahkan dengan kaum mancanegara, sebelum kaum politikus dari manca praja baik yang berkedok agama maupun perdagangan itu masuk ke Indonesia. Ini adalah fakta yang tidak boleh canggung dalam menyampaikannya, apabila Indonesia menghendaki jaya dalam sesajhtera dan tetap pada prinsip ke-Indonesia-annya.

Secara jujur, kita harus berani berkata bahwasanya seluruh agama-agama yang ada di Indonesia adalah sesungguhnya sifatnya teradopsi atau ter-anak angkatkan oleh Indonesia. Untuk itu, jangan sampai agama digunakan untuk berpolitik ke arah mengatur negara Indonesia, atau menguasai Indonesia.

Dari dulu kala, Indonesia tetap Bhineka Tunggal Ika. Secara jujur pula kita harus berani berkata bahwasanya sistem perdagangan yang menjanjikan berbagai keuntungan duniawi adalah bukan prinsip dasar Bangsa asli Indonesia. Untuk itu jangan sampai prinsip dagang itu menguasai Indonesia.

Prinsip dagang adalah prinsip yang dibawa oleh kaum kolonialisme ke Indonesia. Diantaranya adalah Belanda, Jepang, dan Portugis. Sedangkan prinsip penukaran asli Bangsa Indonesia ialah prinsip imbal rasa yang setimpal. Artinya tidak mengutamakan keuntungan, tapi lebih mengedepankan persaudaraan dalam koridor saling bantu-membantu demi mekar dan sehatnya prikemanusiaan di muka bumi.

Walau demikian pada kenyataannya, lebih banyak mana uang punya orang Indonesia sekarang dengan orang Indonesia tempo dulu? Lebih intelektual dan lebih berpolitik mana orang Indonesia sekarang dengan tempo dulu? Fakta berbicara dengan tidak pernah mendengar dan membaca adanya utang Indonesia ke mancanegara pada masa lampau, Indonesia telah bisa membangun Candi Borobudur dan Prambanan, yang salah satu diantaranya diakui sebagai keajaiban dunia. Belum lagi bangunan – bangunan cagar budaya di Indonesia yang lainnya.

Bukan berarti penulis mengajak Indonesia untuk tidak berpolitik atau bahkan membidik kepada bentuk negara monarchi, namun sehatnya politik dan kekuasaan betul-betul bisa membentuk Indonesia yang sejahtera se-sejahteranya. Itulah yang penulis dambakan. Menengok yang demikian, kita memang perlu banyak berfilsafat dan belajar kepada alam yang bersih tanpa polusi politik.

Bukan pula penulis membandingkan atau menyamakan tatanan kepemimpinan manusia dengan sistem kepemimpinan binatang, tetapi sebagai sama-sama makhluk Tuhan, antara manusia dan binatang kita patut mengambil pelajaran.

Semut, tawon (lebah), dan rayap, semua itu adalah binatang darat yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan alam dan pimpinan (rajanya) termasuk dalam tata cara memilih pemimpinnya atau rajanya. Siapa semut yang bisa bertapa kemudian bersayap dan bisa terbang, itulah semut yang berhak menjadi rajanya semut. Dan barang siapa yang sudah menjadi raja, cukuplah berada di dalam istana semut demi bisa berhubungan langsung dengan Sang Pencipta semut, demi semut-semut itu mendapat kesejahteraan sesuai ukurannya.

Dan bilamana akan terjadi hal yang kurang mensejahterakan para semut, sang raja semut itu radar ciptanya lebih dulu menerima isyarat dalam dan Tuhannya. Lalu, sang raja mengisyaratkan kepada rakyat semutnya untuk beralih tempat atau sikap lainnya. Begitu pula dengan tawon dan rayap.

Begitulah kiranya sistem kepemimpinan manusia. Barang siapa manusia yang berani berkorban harta, jiwa, dan raga dengan suka rela demi bisa menggapai ridho Tuhannya untuk bisa mengayomi dan mensejahterakan seluruh manusia dalam wilayah atau negaranya, itulah yang berhak menjadi pemimpin manusia. Dengan demikian, kehidupan manusia dalam berbangsa tidaklah ada rekayasa dan sia-sia. Tidak ada penjual jamu jadi bupati, tidak ada penjudi jadi ketua dewan, dan sebagainya.

Intinya, ilusi politik hanya akan memarakkan sistem-sistem kapitalisme dan imperalisme di dunia, khususnya di Indonesia. Padahal tujuan kemerdekaan Indonesia adalah anti kapitalisme dan imperalisme. Semoga Indonesia mau meninjau kembali dalam hal politisasi dan kembali pada taraf sistem uji dan bukti bakti kepada negeri dalam menentukan pemimpin Indonesia ini.

Ditulis oleh: Ki Ajar Sidik Purnama Negara